Pemulihan Ekonomi agar Indonesia dapat bangkit pasca pandemi sudah saatnya segera terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan transformasi gital pengadaan brang dan jasa dan Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri. Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, dengan adanya kewajiban anggaran 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target belanja…
Strategi yang akan dilakukan dalam melakukan promosi atas proyek perubahan yang akan dijalankan melalui Flayer, Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, media massa dan media sosial UKPBJ Kalsel. Disamping itu juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Diharapkan dengan adanya promosi ini akan tercipta media komunikasi dan media pembelajaran atas proyek perubahan agar terlaksana…
optimalnya pemahaman SKPD terhadap Inpres No 2 Tahun 2022 beserta regulasi pelaksanaannya. optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama penggunaan produksi dalam negeri di SKPD Tingginya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan P3DN Semua penyedia UMKM terlibat didalam pengadaaan barang dan jasa yang mengoptimalkan P3DN Literasi digital penyedia UMKM optimal Percepatan Penggunaan Produksi…
Belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap Inpres No 2 Tahun 2022 beserta regulasi pelaksanaannya. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama penggunaan produksi dalam negeri di SKPD Rendahnya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan P3DN Belum Semua penyedia UMKM terlibat didalam pengadaaan barang dan jasa yang mengoptimalkan P3DN Literasi digital penyedia UMKM yang…
Kebangkitan ekonomi pasca pandemi covid-19 sangat penting di respon dengan membangkitkan sektor perekonomian masyarakat yaitu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan sektor usaha ini memiliki implikasi yang sangat luas pada segenap aspek kehidupan masyarakat. Tujuan pelaksanaan P3DN adalah untuk mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Di dalam PP 29/2018 yang…
Dari regulasi yang ada Produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa serta pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)minimal 25% atau sudah memiliki setifikat TKDN…
Transformasi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan Pengadaan Barang dan Jasa sepenuhnya mendukung P3DN. Dengan penambahan fitur ini dapat diperoleh data terkait implementasi P3DN sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat lebih transparan dan akuntabel untuk mendukung P3DN di Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Inpres ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan penggunaan produksi dalam…
Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, dengan adanya kewajiban anggaran 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target belanja secara nasional sebesar Rp 1.100 T dan target realisasi Rp 1 juta produk UMKM di e-katalog memerlukan inovasi dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama untuk mempercepat…
Pertumbuhan ekonomi digital memiliki mutilflyer efect yang dapat memicu pemasaran produk- UMKM sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkeadilan. Pengembangan Produk Dalam Negeri dan Pengadaan barang dan jasa saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi ditengah pasca pandemi covid 19 yang merubah sendi sendi kehidupan manusia…
