PENTINGNYA KEBERANIAN DIDALAM MENJALANI KEHIDUPAN Keberanian adalah jiwa  yang  tidak risau terhadap segala kemungkinan terburuk. Padahal Keberuntungan akan sering bersamaan dengan keberanian.” Seorang pemberani   akan dapat meraih  kesuksesan apabilaia  mempunyai keberanian dan mampu  menepis segala keterbatasan dirinya. Seorang yang pemberani akan  mampu berprestasi diberbagai bidang dengan berkarakter yang dimilikinya. Berani untuk berubah justru akan membuka…

Setiap manusia pasti juga akan lelah. Didalam kehidupan ini tentu saja kita dihadapkan pada beragam macam permasalahan. Kita hanya perlu Bertahan hidup dengan segala problemanya memerlukan semangat, dan kita akan mendapatkan output di akhir perjuangan. Mungkin Rutinitas dalam menjalani pekerjaan kita kerap kali memunculkan rasa jenuh. Mungkin juga Kondisi ini membuat tubuh akhir-akhir ini menyebabkan…

Keinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, selalu dicita citakan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk Memajukan Produk Lokal dan Meningkatkan Kepercayaan Diri Bangsa. Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden telah menginstruksikan Inpres No 2 Tahun 2022 terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dimana instruksi tersebut memerintahkan  agar para pelaku pengadaan baik Pengguna Anggaran…

Progress optimalisasi ekatalog semakin dinamis. Dinamika perkembangan e-katalog menuntut kita  untuk terus menerus beradaptasi dengan lingkungan ekosistem digitalisasi yang baru, di era revolusi industri 4,0.Jadi diharapkan terus berinovasi dan memanfaatkannya dalam mendukung pasar pengadaan di Indonesia. Di tengah tuntutan optimalisasi pengkatalogan produk hingga perbaikan sistem pasar pangadaan, e-katalog tumbuh dan berkembang menjadi instrumen pengadaan yang…

Apa Konsolidasi pengadaan barang/jasa? Apa Tujuan dari Konsolidasi pengadaan barang/jasa? Mengapa Konsolidasi pengadaan barang/jasa itu diperlukan? Bagaimana pelaksanaan  Konsolidasi pengadaan barang/jasa? Apa strategi dari   Konsolidasi pengadaan barang/jasa? Mari kita bahas Konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Pasal 9 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang…

apa itu ITKP PBJ? mengapa ITKP PBJ? selanjutnya apa indikator  dari IKP PBJ? saya akan mencoba membahas Apa, hal ini karena ITKP menjadi salah satu penilaian untuk reformasi birokrasi dan menjadi indikator antara Reformasi Birokrasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi 3 yaitu makro, messo, dan mikro  LKPP sendiri menjadi leading sector…

Korpri merupakan organisasi yang spesial karena Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan bagian integral dari Pemerintahan, didirikan tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keppres RI Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, dan saya merupakan bagian dari organisasi ini

Pembangunan global baru terlahir dari  dua proses yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, Deklarasi Pertemuan Millenium dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) dan yang kedua, konferensi PBB mengenai lingkungan. Selanjutnya Pada tahun 2000an, PBB mengadopsi MDG sebagai kerangka pembangunan internasional. Ada  8 tujuan pembangunan diadopsi pada tahun 2015 yang selanjutnya menjadi tonggak pencapaian tujuan-tujuan…

11 Kompetensi dasar yang harus dimiliki pelaku pengadaan adalah :

Selasa, 1 Agustus 2023 Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Rahmaddin MY, A.Ks, M.Si, CCMS menjadi Narasumber pada Kegiatan Mitigasi Resiko Pengadaan Melalui Clearing House dan Peningkatan Transaksi Belanja PDN & UMK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Hotel JS Luwansa Jakarta. Rahmaddin MY, menyatakan Terjadi perubahan yang siginfikan terkait…

Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa ini  bertujuan untuk mencapai nilai manfaat terbaik dan yang dapat menguntungkan baik apabila ditinjau dari aspek ekonomis, secara sosial, maupun secara lingkungan. Harapannya tentu saja keuntungan ini  tidak hanya dapat oleh pemerintah  saja sebagai mayoritas yang memiliki anggaran/penggunanya, akan  tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal, untuk organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Jadi konsep Smart, Digital, Green, Sustainable…

Profesionalitas SDM memiliki posisi strategis untuk menjalankan peran sebagai mitra strategis organisasi. para profesional dapat melaksanakan tugasnya  untuk mewujudkan visi dan misi organisasi maka semua Pejabat Struktural, Staf, dan PTT harus meningkatkan kompetensi serta harus terus menerus berinovasi untuk mendukung Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pusat Layanan Unggulan atau Center Of Excellent. Profesional SDM…

Pengadaan  barang dan Jasa telah secara massive kita laksanakan. Tapi apa kita tidak pernah berpikir bahwa barang yang kita pproduksi dan kita konsumsi baik-baik saja kalau ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek lingkungan. Atau kita pernah berpikir, bagaimana caranya agar barang yang kita produksi dan barang yang kita konsumsi dapat Meminimalkan dampak merugikan…

Menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Perpres 18 Tahun 2018 (Perpres 12 Tahun 2011) yang mengamanatkan agar mengalihkan proses pengadaan yang masih dilakukan secara manual menjadi secara elektronik paling lambat tahun 2023, dan memperhatikan keputusan LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dalam rangka  terwujudnya pengadaan barang/jasa…

Perencanaan Pembangunan sangat penting untuk menjadi acuan bagi para perencana pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, apabila ada sinergi yang terbangun dengan  apabila diawali dengan perencanaan yang optimal  dengan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu dengan memperhatikan indikator pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada beberapa pendapat yang…

Rapat Koordinasi Teknis UKPBJ Se Kalimantan Selatan yang ke-2 dengan tema “Meningkatkan Peran Usaha Mikro dan Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Purchasing”. Pasca pandemi Covid-19 perlu ada strategi untuk pemulihan ekonomi terutama peningkatan  penjualan produk UMKM.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai regulator pengadaan barang/jasa pemerintah telah membuka peluang besar kepada UMKM untuk…

Rapat Evaluasi perlu terus menerus dilaksanakan seperti menjelang  mendekati semester 1 / triwulan 2. Untuk itu  Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional harus memperhatikan realisasi pekerjaan yang belum terlaksana agar bisa dioptimalkan mengejuar target yang telah ditentukan. Untuk itu Manajemen kinerja (MK) sangat penting untuk memastikan bahwa tujuanorganisasi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat tercapai dengan optimal.Untuk itu kita harus…

Untuk itu Pengembangan Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2020 sangat penting. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 1. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS à PP No. 17 Tahun 2020 3. Peraturan Presiden…

e-katalog LKPP adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan Pemerintah, e katalog bertujuan untuk mendorong organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa…

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Persiapan Pemenuhan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan…

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pemenuhan ITKP Reformasi Birokrasi (RB) sangat penting untuk mewujudkan  terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) melalui penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik. Sebagaimana…

Clearing House merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Forum ini dimaksudkan untuk mampu  memberikan rekomendasi terbaik  masalah organisasi  dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan rekomendasi  terbaik Clearing House merupakan forum untuk…

Transformasi digital menjadi keharusan di era revolusi ‘’’industri 4.0 ini. Kita perlu  menerapkan digitalisasi ke dalam organisasi dengan  mengintegrasikan teknologi digital di semua area pelayanan kita , mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada pengguna pelayanan. Perusahaan mengadopsi teknologi digital inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi lebih baik dengan perubahan permintaan pelanggan.  …

Untuk mewujudkan organisasi profesional, akuntabel, dan responsif ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan yaitu :

Kita perlu Mewujudkan   birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik ASN yang  BERAKHLAK. Dalam rangka Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Panduan Perilaku Core Values ASN Ber AKHLAK sebagai berikut: Berorientasi Pelayanan Memahami dan memenuhi…

ENAM LANGKAH YANG DAPAT KITA LAKUKAN UNTUK MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN. kita  perlu menjaga akan  pentingnya komitmen  untuk menjaga kelestarian alam, khususnya kelestarian hutan Indonesia. Lingkungan hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena hanya dengan menjaga kelestarian hutan maka berbagai ekosistem alam yang ada di daratan bisa terselamatkan,’’ terangnya. Bahkan manusia tanpa hutan akan sangat…

Bumi kita ini cuma Satu- satunya. Untuk itu kita harus saling  koordinasi, saling kolaborasi, dan saling berkontribusi  untuk menyelamatkan bumi dari beban terhadap daya dukung daya tampung bumi kita ini. Cara bagaimana? caranya adalah dengan memastikan bahwa seluruh konsumai dan produksi ybarang ang kita produksi atau klonsumsi  benar-benar berkelanjutan atau memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek…

Definisi pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nlai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/PD Sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat. Serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Permasalan pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting dikarenakan pembiayaan  barang dan jasa oleh sektor pemerintah terus meningkat…

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan- yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan, konsep ini  berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan atau dalam istilah luar dikenal sebagai Sustainable Public Procurement (SPP), telah dikembangkan di beberapa negara sejak tahun 1990an. Hal…

Pembangunan global baru terlahir dari  dua proses yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, Deklarasi Pertemuan Millenium dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) dan yang kedua, konferensi PBB mengenai lingkungan. Selanjutnya Pada tahun 2000an, PBB mengadopsi MDG sebagai kerangka pembangunan internasional. Ada  8 tujuan pembangunan diadopsi pada tahun 2015 yang selanjutnya menjadi tonggak pencapaian tujuan-tujuan…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melaksanakan Bimtek dalam rangka Pembinaan bagi penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bertempat di aula hotel Roditha  Banjarbaru, Selasa (15/11/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan selatan Ir.Roy Rizali Anwar, ST.,MT dan yang bertindak sebagai narasumber adalah Mudjisantosa, SE, MM. Dalam…

STRATEGI KEBIJAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN UNTUK AKSELERASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) ADALAH: BAGI PEMERINTAH DAERAH: Optimalkan Tim P3DN Laksanakan Segera Reviu Anggaran Perkuat Diseminasi Bagi SKPD/ Pelaku UMK Perbanyak Bussiness Matching Optimalkan Reward & Punishment Optimalisasi kampanye dan branding P3DN Perbanyak usulan Industri yang memiliki Sertifikasi TKDN Integrasi data pengadaan barang/jasa antar KL/PD…

Setelah menganalisis  teknik pemilihan alternatif dari tiga  alternatif, maka  rekomendasi kebijakan  adalah: Pembuatan peraturan Presiden tersendiri terkait P3DN, dan perlu penggabungan peraturan dan operasionalisasi  untuk Bela Pengadaan dan e – katalog lokal perlu penggabungan website antara  Bela Pengadaan  https://belapengadaan.lkpp.go.id/dan e – katalog lokal https://e-katalog.lkpp.go.id/. Berdasarkan  Keputusan Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor…

Permasalahan  Pelaksanaan  Bela Pengadaan maupun  E-Katalog Lokal  adalah : Ada beberapa jenis Komoditas yang sama antara E-Katalog Lokal dengan Bela Pengadaan, namun belum ada irisan yang jelas untuk nilai transaksi untuk masing-masing platform. Adanya kesan seolah-olah Bela Pengadaan ditinggalkan karena semua data yang dikejar pelaksanaan E-Purchasing melalui e-Katalog Lokal. Dalam e-katalog lokal saat ini terjadi…

Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, membawa konsekuensi logis bagi KLPD  dengan  kewajiban mengalokasikan anggaran 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target belanja secara nasional sebesar Rp 400 T dan target realisasi Rp 1 juta produk UMKM yang tayang memerlukan inovasi dari KLPD untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan…

UMKM dan koperasi memiliki mutilflyer efect untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi karena dapat  memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkeadilan.  Dukungan terhadap  Produk Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan regulasi mulai dari  UU No. 3/2014 Tentang Perindustrian (ditetapkan tanggal 15 September 2014), UU No. 29/2018 Tentang Pemberdayaan Industri (ditetapkan tanggal 13 Juli 2018), PP No…

Melihat ketidaksinkronan data antara Bela pengadaan dan e-katalog lokal dilihat dari indikator: 1)jumlah KLPD yang belum atau sudah menggunakan, 2) jumlah produk yang tayang, 3) jumlah penyedia, dan 4) jumlah transaksi,  5) Ada beberapa jenis Komoditas yang sama antara E-Katalog Lokal dengan Bela Pengadaan, namun belum ada irisan yang jelas untuk Nilai transaksi untuk masing-masing…

Perekonomian nasional menghadapi tantangan yang berat, pasca pandemi. Dengan tingkat pertumbuhan 1,4 % per tahun (BPS, 2020), maka diharapkan  UMKM dan koperasi dapat membantu stabilitas perekonomian nasional.   Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, membawa konsekuensi logis bagi KLPD  untuk mengalokasikan  anggaran minimal  40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target…

Reform Leader Academy (RLA)Pengalaman Mengikuti Pelatihan Reform Leadership Academy (RLA) Sharing Session ini diawali, ketika Saya pada tahun 2018 menerima broadcast oleh salah satu teman yang bekerja di BPSDM yang menawarkan peluang mengikuti diklat Reform Leader Academy -RLA) (Lembaga Administrasi Negara- LAN) ), Awalnya saya menolak karena saya pikir diklat ini bukan diklat struktural, bukan juga fungsional,…

Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA)- Kominfo RI saya anggap sebagai pelatihan Yang “Amazing” Untuk itu Saya akan berbagi Pengalaman Selama Saya Mengikuti Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) ini… Sharing Session ini diawali, ketika Saya menerima broadcast di group Alumni Reform Leader Academy -RLA) (Lembaga Administrasi Negara- LAN) ), Bahwa ada diklat yang serba gratis, full online, dan…

Akhirnya pandemi ini “memaksa”kita untuk dapat memilih berbagai fitur dari penyedia dengan penyajian beragam kategori barang dan jasa yang dapat kita pilih sesuai dengan identifikasi kebutuhan didalam perencanaan pengadaan sampai kepada proses serah terima pekerjaan secara digital. Kita masih dapat berbelanja barang dan jasa dari vendor-vendor terpercaya dan  lengkap dengan harga yang bersaing, termasuk dari…

Strategi Pengembangan dimaksudkan untuk : Mendukung Percepatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Merwujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel Peningkatan literasi digital terhadap Inpres No 2 Tahun 2022 beserta regulasi pelaksanaannya. Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama penggunaan produksi dalam negeri secara digital   Meningkatnya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang…

ekonomi berbasis kerakyatan akan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi di Indonesia melalui optimalisasi P3DN. kita yakin  bahwa berbagai usaha melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa  akan menjadi jawaban konkrit pada masanya. Terbukti, bahwa pasca pandemi ini, UMKM menjadi perhatian utama pemerintah dalam membangkitkan ekonomi.Transformasi digital merupakan perubahan pola berpikir serta  berupa kemudahan akses yang tidak dibatasi…

Indonesia memiliki potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMK   yang sangat banyak, dan punya  daya serap tenaga kerja sangat besar Pemerintah Indonesia berkomitmen mendongkrak pelaku ekonomi, terutama kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bergeliat dan bangkit pasca pandemi Covid-19 yang menerjang dunia sejak awal tahun 2020 lalu. Pasalnya, salah satu sektor ekonomi…

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa, wajib menggunakan produk dalam negeri, dan memberikan prefensi harga pada pengadaan…

Era digital menuntut pelaku pengadaan  mempunyai keahlian dalam menggunakan teknologi dan menerapkannya menjadi sistem yang sudah siap pakai. Tapi memilih manajemen pengadaan tidak semudah itu, SDM pengadaan  harus mengikuti perkembangan teknologi digital dan mampu menerapkannya dengan cepat serta akurat. Pelaku pengadaan juga harus dapat melihat celah yang dapat  dimanfaatkan untuk  transformasi  sistem pengadaan sehingga diharapkan…

Teknologi tidak akan berhenti begitu saja. Teknologi akan dan mengikuti kebutuhan zamannya berkembang ke arah yang lebih pesat. Pelaku pengadaan tentunya  harus paham dan mengikuti perkembangan tekbnologi. Tapi tidak hanya mengikuti saja, Hal ini dikarenakan beberapa Aplikasi digital  yang sesuai dengan sistem pengadaan barang dan jasa akan terus berkembang! LKPP sdh menekankan kewajiban transparansi pengadaan…

kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O%. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, turut menambahkan bahwa kementerian, lembaga, dan perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan…

Pemerintah mempunyai peran penting dalam memacu penyerapan produk lokal, dengan berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan. “Pemerintah bisa menjadi off taker, karena semua produk yang mempunyai sertifikasi TKDN ini sudah melalui assessment. Jadi, kalau ada produk   yang bagus, dan sudah   masuk e-katalog, selanjutnya diprioritaskan penggunaannya pada pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Perlu juga ada fasilitasi sertifikasi…

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri seharusnya dilakukan dimulai dari tahap perencanaan penganggaran, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan atau pemilihan penyedia. Ketentuan tersebut dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan(PP), dan Kelompok Pemilihan.(Pokmil/Pokja) dengan mencantumkannya di dalam Rencana Umum Pengadaan, spesifikasi teknis kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen…

Pemulihan Ekonomi agar Indonesia dapat  bangkit pasca pandemi sudah saatnya segera terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan transformasi gital pengadaan brang dan jasa dan  Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri. Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, dengan adanya kewajiban anggaran 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target belanja…

Strategi yang akan dilakukan dalam melakukan promosi atas proyek perubahan yang akan dijalankan melalui Flayer, Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, media massa dan media sosial UKPBJ Kalsel. Disamping itu juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Diharapkan dengan adanya promosi ini akan tercipta media komunikasi dan media pembelajaran atas proyek perubahan agar terlaksana…

optimalnya pemahaman SKPD terhadap Inpres No 2 Tahun 2022 beserta regulasi pelaksanaannya. optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama penggunaan produksi dalam negeri di SKPD  Tingginya  penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan P3DN Semua penyedia UMKM  terlibat didalam pengadaaan barang dan jasa yang mengoptimalkan P3DN Literasi digital penyedia UMKM optimal Percepatan Penggunaan Produksi…

Belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap Inpres No 2 Tahun 2022 beserta regulasi pelaksanaannya. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama penggunaan produksi dalam negeri di SKPD Rendahnya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan P3DN Belum Semua penyedia UMKM terlibat didalam pengadaaan barang dan jasa yang mengoptimalkan P3DN Literasi digital penyedia UMKM yang…

Kebangkitan ekonomi pasca pandemi covid-19 sangat penting di respon dengan membangkitkan sektor perekonomian masyarakat yaitu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan sektor usaha  ini memiliki implikasi yang sangat luas pada segenap aspek kehidupan masyarakat.  Tujuan pelaksanaan P3DN   adalah  untuk mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Di dalam PP 29/2018 yang…

Dari regulasi yang ada Produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa serta pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)minimal 25% atau sudah memiliki setifikat TKDN…

Transformasi Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan   Pengadaan Barang dan Jasa  sepenuhnya mendukung P3DN. Dengan penambahan fitur ini dapat diperoleh data terkait implementasi P3DN sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat lebih transparan dan akuntabel  untuk mendukung  P3DN di Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Inpres ini diharapkan dapat  mempercepat peningkatan penggunaan produksi dalam…

Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, dengan adanya kewajiban anggaran 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target belanja secara nasional sebesar Rp 1.100 T dan target realisasi Rp 1 juta produk UMKM di e-katalog memerlukan inovasi dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama untuk mempercepat…

Pertumbuhan ekonomi digital  memiliki mutilflyer efect yang dapat  memicu pemasaran produk- UMKM sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi  yang inklusif, merata dan berkeadilan. Pengembangan Produk Dalam Negeri dan Pengadaan barang dan jasa saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi ditengah pasca pandemi covid 19 yang merubah sendi sendi kehidupan manusia…