Mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik ASN yang BERAKHLAK.
Kita
perlu Mewujudkan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik ASN yang BERAKHLAK. Dalam rangka Menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja
tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur
negara.
Panduan Perilaku Core Values ASN Ber AKHLAK
sebagai berikut:
Berorientasi Pelayanan
- Memahami dan memenuhi
kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif,
dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada
henti.
Akuntabel
- Melaksanakan tugas dengan
jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan
barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan
kewenangan jabatan.
Kompeten
- Meningkatkan kompetensi
diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain
belajar.
- Melaksanakan tugas dengan
kualitas terbaik.
Harmonis
- Menghargai setiap orang
apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja
yang kondusif.
Loyal
- Memegang teguh ideologi
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta
pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama
ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan
negara.
Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri
menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan
mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.
Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada
berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama
untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan
berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- Hal ini dikarenakan akan terjadi perubahan
besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
- Pertaruhan besar bangsa Indonesia
dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
- Berkaitan dengan ribuan proses
tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan
pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
- Menata ulang proses birokrasi dari
tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan
langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di
luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
- Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
