SELAMATKAN BUMI KITA DENGAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Bumi kita ini cuma Satu- satunya. Untuk itu kita harus saling koordinasi, saling kolaborasi, dan saling berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dari beban terhadap daya dukung daya tampung bumi kita ini. Cara bagaimana? caranya adalah dengan memastikan bahwa seluruh konsumai dan produksi ybarang ang kita produksi atau klonsumsi benar-benar berkelanjutan atau memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan asepk lingkungan.
Jadi Semua elemen baik, Pemerintah maupun penyedia harus Siap Bersinergi dalam Mendorong produksi dan konsumsi barang yang tetap memperhatikan aspek ekonomi,sosial, dan spek lingkungan yang inline dengan Pembangunan berkelanjutan.
Sudah saatnya semua sektor pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara berkelanjutan disamping keinginan untuk memberdayakan produksi dalam negeri. (Jadi didalam pengadaan barang dan jasa perlu mendasarkan pada konsep value for money yang pada ujungnya memenuhi 3 (tiga) kepentingan yaitu, kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terkait hal tersebut, Pemerintah perlu lebih intens membangun kajian regulasi dan kebijakan penerapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan di Indonesia
Akan tetapi Untuk mempersiapkan pengadaan berkelanjutan, perlu dukungan agar semua industri selain siap untuk penggunaan produk dalam negeri juga siap dengan produk yang ramah lingkungan. Untuk itru perlu pembenahan dalam struktur industri juga harus mapan dengan penerapan produk dalam negeri sekaligus produknya harus ramah lingkungan. . Hal ini harus ditopang dengankoordinasi, kolaborasi dan kontribusi serta sinergi antar stakeholde, yaitu kolaborasi antara asosiasi dengan pemerintah . Guna meminimaliair kemungkinan terjadinya mis informasi antara pemerintah dengan sektor swasta, dan antar swasta itu sendiri.Jadi perlu regulasi proses produksi barang mulai bahan baku, proses produksi sampai kepada layanan purna jual,
Demi mendorong terciptanya nilai pengadaan yang ramah lingkungan dalam prinsip value for money, Pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. karena pentingnya pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.
Jadi dalam pengadaan barang/jasa sangat penting memperhatikan aspek lingkungan selain value for money. karena nilai sebuah barang tidak hanya memberikan manfaat positif kepada pembeli, tetapi juga mampu memberikan dampak negatif bagi bagi keberlangsungan hubungan kausalitas antara manusia sebagai khalifah di mula bumi dengan alam. persaingan usaha secara ekonomi harus sehat, akan tetapi lingkungannya terjaga, sosial juga menjadi lebih baik, jadi masih ada ada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memang perlu kita perhatikan. Nilai pengadaan semata-mata bukan hanya dilihat dari harga, akan tetapi juga perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari barang yang diproduksi dan dikonsumsi.
Dukungan dan koordinasi antar pemerintah dalam menyukseskan pengadaan berkelanjutan sangat krusial
Untuk itu kita perlu merubah paradigma secara fundamental dari harga termurah menjadi berkelanjutan. “….kesiapan pemerintah dalam membeli barang/jasa yang berkelanjutan bukan hanya sekedar murahAkan tetapi perlu dihitung besarnya biaya totalnya bagi “kerusakan” alam lebih daripada harga barang tersebut. . Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan seluruh pemerintah yang dituangkan dalam satu kesatuan peraturan pengadaan barang yang ramah lingkungan.
Guna mendukung berlangsungnya pengadaan barang/jasa berkelanjutan, Penyedia harus siap mengawal pengadaan barang/jasa berkelanjutan khususnya di dalam dampak sosial ekonomi, “….diharapkan agar penggunaan produk ramah lingkungan Dimulai dengan sistem awal menerbitkan green label sehingga dampak sosial ekonomi pengadaan barang/jasa nuansa budget beli asal murah yang tidak dipikirkan dampaknya.
Hal ini memerlukan kontribusi besar dari kita dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi Sustainable Public Procurement sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lainnya.
Kita harus tetap bersepakat bahwa pembangunan harus mendorong perubahan ke arah yang lebih baik – yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan, konsep ini berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan atau dalam istilah luar dikenal sebagai Sustainable Public Procurement (SPP), telah dikembangkan di beberapa negara sejak tahun 1990an. Hal ini didasari oleh kesadaran akan besarnya konsumsi pemerintah yang tergambar dari nilai belanja pemerintah tiap tahunnya.
