STRATEGI PENGEMBANGAN

Pembangunan global baru terlahir dari  dua proses yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, Deklarasi Pertemuan Millenium dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) dan yang kedua, konferensi PBB mengenai lingkungan. Selanjutnya Pada tahun 2000an, PBB mengadopsi MDG sebagai kerangka pembangunan internasional. Ada  8 tujuan pembangunan diadopsi pada tahun 2015 yang selanjutnya menjadi tonggak pencapaian tujuan-tujuan…

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Persiapan Pemenuhan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan…

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pemenuhan ITKP Reformasi Birokrasi (RB) sangat penting untuk mewujudkan  terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) melalui penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik. Sebagaimana…

e-katalog LKPP adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan Pemerintah, e katalog bertujuan untuk mendorong organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa…

Melihat ketidaksinkronan data antara Bela pengadaan dan e-katalog lokal dilihat dari indikator: 1)jumlah KLPD yang belum atau sudah menggunakan, 2) jumlah produk yang tayang, 3) jumlah penyedia, dan 4) jumlah transaksi,  5) Ada beberapa jenis Komoditas yang sama antara E-Katalog Lokal dengan Bela Pengadaan, namun belum ada irisan yang jelas untuk Nilai transaksi untuk masing-masing…

Dari regulasi yang ada Produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa serta pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)minimal 25% atau sudah memiliki setifikat TKDN…