KONDISI YANG DIHARAPKAN.

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri seharusnya dilakukan dimulai dari tahap perencanaan penganggaran, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan atau pemilihan penyedia. Ketentuan tersebut dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan(PP), dan Kelompok Pemilihan.(Pokmil/Pokja) dengan mencantumkannya di dalam Rencana Umum Pengadaan, spesifikasi teknis kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen…

Bumi kita ini cuma Satu- satunya. Untuk itu kita harus saling  koordinasi, saling kolaborasi, dan saling berkontribusi  untuk menyelamatkan bumi dari beban terhadap daya dukung daya tampung bumi kita ini. Cara bagaimana? caranya adalah dengan memastikan bahwa seluruh konsumai dan produksi ybarang ang kita produksi atau klonsumsi  benar-benar berkelanjutan atau memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek…

Progress optimalisasi ekatalog semakin dinamis. Dinamika perkembangan e-katalog menuntut kita  untuk terus menerus beradaptasi dengan lingkungan ekosistem digitalisasi yang baru, di era revolusi industri 4,0.Jadi diharapkan terus berinovasi dan memanfaatkannya dalam mendukung pasar pengadaan di Indonesia. Di tengah tuntutan optimalisasi pengkatalogan produk hingga perbaikan sistem pasar pangadaan, e-katalog tumbuh dan berkembang menjadi instrumen pengadaan yang…

Pembangunan global baru terlahir dari  dua proses yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, Deklarasi Pertemuan Millenium dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGS) dan yang kedua, konferensi PBB mengenai lingkungan. Selanjutnya Pada tahun 2000an, PBB mengadopsi MDG sebagai kerangka pembangunan internasional. Ada  8 tujuan pembangunan diadopsi pada tahun 2015 yang selanjutnya menjadi tonggak pencapaian tujuan-tujuan…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melaksanakan Bimtek dalam rangka Pembinaan bagi penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bertempat di aula hotel Roditha  Banjarbaru, Selasa (15/11/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan selatan Ir.Roy Rizali Anwar, ST.,MT dan yang bertindak sebagai narasumber adalah Mudjisantosa, SE, MM. Dalam…

Terbitnya Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN, membawa konsekuensi logis bagi KLPD  dengan  kewajiban mengalokasikan anggaran 40% dari anggaran pengadaaan barang dan jasa untuk UMKM, dengan target belanja secara nasional sebesar Rp 400 T dan target realisasi Rp 1 juta produk UMKM yang tayang memerlukan inovasi dari KLPD untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan…