EKONOMI KERAKYATAN
ekonomi berbasis kerakyatan akan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi di Indonesia melalui optimalisasi P3DN. kita yakin bahwa berbagai usaha melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa akan menjadi jawaban konkrit pada masanya. Terbukti, bahwa pasca pandemi ini, UMKM menjadi perhatian utama pemerintah dalam membangkitkan ekonomi.Transformasi digital merupakan perubahan pola berpikir serta berupa kemudahan akses yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Hal tersebut dikarenakan proses bisnis dapat diakses kapan saja secara digital selama 24 jam. Sehingga jika diimplementasikan dalam dunia pengadaan, seluruh stakeholder dapat melaksanakan proses pengadaan setiap saat. “mindsetnya adalah merubah sesuatu yang dibatasi ruang dan waktu ke dalam (proses) digital yang tidak dibatasi ruang dan waktu” Dengan semakin pesatnya pengembangan produksi dalam negeri dengan platform e-procurement dan bagian dari pendorong transformasi digital kami harapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia menyongsong era 4.0.
”Transformasi digital, termasuk pengembangan produksi dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, menawarkan keunggulan serta nilai-nilai yang mampu menjawab beragam tantangan dan kompleksitas yang berpotensi menciptakan inefisiensi dan penurunan produktivitas bisnis. Teknologi terkini yang mampu menciptakan otomatisasi, alur kerja dan penganalisaan data yang makin cepat dan akurat, serta transparansi pada proses-proses yang dilakukan, menjadikan penggelaran transformasi digital khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sebagai solusi efektif untuk akselerasi bisnis,”
Penerapan pola konvensional seringkali memunculkan permasalahan dan kendala klasik yang berpotensi berimbas pada efisiensi dan produktivitas. Dari analisa pengembangan P3DN dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional memiliki tingkat transparansi rendah, rawan terhadap potensi ketidakpatuhan dan penyimpangan, membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pelaksanaan beragam proses yang harus dilakukan – dari proses manual internal, proses kelengkapan dokumen, pemilihan vendor, pembandingan dan penilaian, proses approval, hingga proses pengauditan, serta memiliki problematika pada tingkat akuntabilitas.
“Persoalan-persoalan klasik inilah yang mendorong kami menciptakan sebuah platform yang dapat dijadikan solusi efektif yang dapat di adopsi oleh seluruh perusahaan. Melalui penggunaan produksi dalam negeri dapat dimanfaatkan seluruh potensi bangsa untuk memperoleh solusi e-procurement yang lengkap dan menyeluruh,”
Beragam manfaat yang dihadirkan antara lain adalah penggunaan produksi dalam negeri dan proses transparansi pengadaan barang dan jasa yang menjamin semua data dapat dilacak dan diaudit, tersedianya fasilitas untuk membantu dalam penilaian dan analisa pembelanjaan, proses pengadaan yang lebih sederhana dan tidak kompleks, pengelolaan vendor melalui satu pintu melalui One-gateway Vendor Management Sistem hingga yang paling penting adalah total compliance. Transparansi, akuntabilitas, dan total compliance atau kepatuhan terhadap semua prosedur yang disyaratkan, menjadi kunci terbangunnya reputasi bisnis yang tepercaya dan berintegritas. Digitalisasi, termasuk pada penerapan e-procurement, menjadikan nilai-nilai tersebut mampu direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga dapat berimbas positif terhadap peningkatan produktivitas dan akselerasi bisnis yang optimal, serta risiko bisnis yang minimal. Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. untuk mendorong para pelaku industri meningkatkan tingkat komponen dalam negeri dalam setiap proses produksi Pemerintah mempunyai peran penting dalam memacu penyerapan produk lokal, dengan berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan. “Pemerintah bisa menjadi off taker, Jadi, kalau produk sudah masuk e-katalog, selanjutnya diprioritaskan penggunaannya pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan penambahan fitur ini dapat diperoleh data terkait implementasi P3DN sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat lebih transparan dan akuntabel untuk mendukung P3DN di Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Inpres ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. dan mendukung ekonomi digital dengan mutilflyer efect yang dapat memicu pemasaran produk- UMKM dan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkeadilan.
